Open Data untuk Wujudkan Daerah yang Transparan

Apa yang jadi trending topic di gawai kalian semua di akhir tahun ini? Genangan saat hujan di jalan protokol Tuban? Kalau itu sih sudah biasa setiap musim hujan juga begitu. Atau kalian menemukan trending topic mengenai komunitas Blogger Tuban yang lagi kopdar terus rame? Itu pasti Hoaks! Hehehe. Di gawai saya beda, trending topicnya soal berantemnya pendukung dan hater gubernur DKI Jakarta, maklum saya penggemar berat politik.

Sebenarnya memuakkan sih, hawong politik kan ndak hanya Jakarta. Jakarta itu hanya salah satu provinsi dari sekian puluh provinsi yang dimiliki Republik ini, tapi entah kenapa kita yang orang daerah ini seperti terus saja dijejali berita politik dari Jakarta, sampai-sampai politik daerah lainnya tenggelam tanpa pantauan berarti. Akibatnya banyak orang ngurusi Jakarta tanpa mau melototi daerahnya sendiri yang sejatinya lebih butuh dipelototi lagi.

Walaupun agak sedikit muak, saya akhirnya dapat mengambil pelajaran. Kata Mbah Joyo semua kejadian pasti ada hikmahnya. Saya terus terang iri dengan DKI Jakarta yang diperhatikan oleh banyak pasang mata. Jadinya anggarannya digunakan secara hati-hati dan transparan. Untuk memfasilitasi warganya yang super kepo itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kanal internet yang beralamat di apbd.jakarta.go.id.

Di Kanal tersebut Pemprov Jakarta menyediakan data rinci mengenai pendapatan dan belanja selama 1 tahun. Sistem ini menjabarkan sampai detail teknis. Misalnya pengadaan Alat peraga disitu ditulis alat peraganya apa dan harga rinci per komponen. Dengan begitu masyarakat bisa dengan mudah mengawasinya. Misalnya ada harga yang tidak wajar dapat dengan segera memprotesnya. Gimana hebat bukan? Kalau tidak percaya bisa buka sendiri kanalnya dan nikmati sendiri betapa enaknya punya pemerintah yang sistemnya sekeren DKI Jakarta ini.

Open Data seperti yang dipraktikkan oleh Pemprov DKI ini sebenarnya merupakan perintah Undang-Undang tepatnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam salah satu pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan informasi terkait pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Hasilnya APBD yang dihasilkan oleh Pemprov DKI berkolaborasi dengan DPRDnya akan berkualitas karena sudah beberapa kali “disisir” dan terakhir “disisir” ramai-ramai oleh masyarakat. Ini makna sebenarnya dari ungkapan Pembangunan Partisipatif. Jadi bukan hanya saat “butuh” tenaga saja pemerintah melibatkan masyarakat, pada saat penyusunan anggaran pun Pemerintah seharusnya tidak risih diawasi oleh Masyarakat yang memilihnya.

Konsep Pemprov Jakarta yang menempatkan diri sebagai Direktur sebuah perusahaan dan Masyarakat adalah pemegang sahamnya sudah barang tentu tepat. CEO sebuah perusahaan harus menghadirkan data yang rinci serinci-rincinya untuk memikat hati investor. Jika tidak transparan dan mencurigakan maka tidak akan lama lagi akan ditendang dari Bursa Saham.

Jadi budaya feodal yang menempatkan Kepala Daerah adalah “Penguasa” tanpa batas harus segera dihilangkan. Itu jaman old, Bung. Kepala daerah adalah CEO yang bertugas memajukan daerahnya sesuai amanat para pemegang saham. CEO memang berhak menentukan peraturan di dalam perusahaannya, jika ternyata malah membuat perusahaan rugi ya siap-siap saja ditinggal sama investor.

Masyarakat daerah juga harus peduli dengan daerahnya, jangan menganggap kepala daerah itu rajamu, mereka partnermu untuk memajukan daerah. Jangan silau dengan nasab atau gelar lainnya yang seolah-olah mantab betul. Ayo awasi daerah masing-masing.

Kemudian pertanyaan terakhir, dimana saya bisa dapatkan data APBD Tuban 2018 secara rinci? Kalau ada yang tahu mohon informasinya.

kangrudi

Blogger paruh waktu dan bekerja sehari-hari di salah satu pabrik setrum di Republik Indonesia.

4 tanggapan untuk “Open Data untuk Wujudkan Daerah yang Transparan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *